LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
           PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PERJALANAN DINAS JABATAN

1.	Pengantar

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan diperlukan asas-asas dalam pengelolaannya. Asas-asas ini diharapkan mampu dicerminkan dalam penerapan kaidah yang baik dalam pengelolaan Keuangan negara diantaranya meliputi pengelolaan biaya Perjalanan Dinas Jabatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 07/PMK.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri dan Pegawai tidak tetap, maka disusunlah Naskah Sekolah Sementara ini yang merupakan suatu bentuk petunjuk teknis bagi siswa Dikbangspes Bensatker (Inspektur dan PNS Gol III) sehingga diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini siswa dapat memahami tata cara pengurusan Biaya Perjalanan Dinas pada kesatuan kerjanya Masing-masing. 

Untuk mencapai proses belajar mengajar agar sesuai dengan yang  diharapkan, maka isi materi Naskah Sekolah Sementara ini adalah :

-	Ketentuan Umum yang meliputi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perjalanan dinas jabatan
-	Prosedur Perjalanan Dinas yang meliputi penerbitan SPPD, jenis dan biaya perjalanan dinas jabatan.
-	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan.

2.	Standar Kompetensi 

Memahami prosedur pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

1
BAB I

KETENTUAN UMUM

Kompetensi Dasar

Memahami pengertian – pengertian yang berkaitan dengan perjalanan dinas jabatan dalam negeri.

Indikator Hasil Belajar

Menjelaskan pengertian- pengertian yang berkaitan dalam pengurusan perjalanan dinas jabatan. 

2
KETENTUAN UMUM

Pengertian – pengertian yang berkaitan dengan perjalanan Dinas.

a.	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

b.  	Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

c.	Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

d.	Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementrian Negara / Lembaga.

e.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 ( lima ) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri

f.	Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus

g.	Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

h.	Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

i.	Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai negeri dan pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

3
j.	Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

k.	Tempat Kedudukan adalah tempat / kota kantor / satuan kerja berada.

l.	Tempat bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

m.	Tempat tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

n.	Detasering adalah penugasan sementara waktu.     

4
BAB II

PERJALANAN DINAS

Kompetensi Dasar

Memahami prosedur pengurusan perjalanan dinas jabatan bagi Anggota Polri dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan

Indikator Hasil Belajar
	
1.	Menjelaskan tata cara penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
2.	Menjelaskan Jenis-jenis perjalanan dinas jabatan .
3.	Menjelaskan biaya dan penggolongan  perjalanan dinas jabatan. 

5

1.	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a.	Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya

b.	Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, Pejabat yang   yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah atasannya.

c.	Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat keddudukan dengan atasan  langsungnya

d.	Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan / perintah atasannya.

2.	Jenis  Perjalanan Dinas 

Perjalanan yang dapat dikatagorikan dalam perjalanan dinas jabatan adalah sebagai berikut :

a.	Detasering di luar tempat kedudukan .

b.	Di tugaskan untuk  menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan .

c.	Diharuskan menghadap Majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.

d.	Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri.

e.	Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas.

6
f.	Di tugaskan mengikuti pendidikan Dinas di luar tempat kedudukan.

g.	Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara / pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan Dinas.

h.	Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.   

3.	Biaya  Perjalanan Dinas 

Biaya yang berikan pada perjalanan dinas jabatan antara lain :

a.	Uang harian, yang meliputi uang makan, uang saku, dan transfort lokal.
b.	Biaya transfort pegawai.
c.	Biaya penginapan.
d.	Uang representatif
e.	Sewa kendaraan dalam kota.

Khusus untuk keperluan menjemput / mengantar jenazah diberikan juga biaya :
a.	Biaya pemetian
b.	Biaya angkutan jenazah

Biaya perjalanan dinas jabatan dapat digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
a.	Tingkat A untuk Pejabat Negara ( Ketua / Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri).
b.	Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I
c.	Tingkat C untuk Pejabat Eselon II.
d.	Tingkat D untuk Eselon III / Golongan IV.
e.	Tingkat E untuk Eselon IV / Golongan III
f.	Tingkat F untuk PNS Golongan II dan I.

Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kapolri, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

7
Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor / satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan, Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor / satuan kerja berkenaan.

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap ( dua kali atau lebih ) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
Untuk biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengobatan diluar kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Kesehatan dan ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar kedudukan diberikan dan uang harian setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian.

Untuk mengantar dan pemakaman jenazah diberikan uang harian, biaya transfort, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 ( empat ) orang,serta biaya biaya pemetian dan anggkutan jenazah.

Uang harian dan uang represetatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian dibayarkan secara lumpsum sedangkan biaya transfort pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya Riil.

Uang harian, biaya penginapan, uang reprensetatif dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan  :

a.	Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam.
b.	Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
c.	Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain.
d.	Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke / datang dari luar negeri.
e.	Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat bersangkutan jatuh sakit / berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit.
f.	Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan.

8

g.	Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum / almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas.

h.	Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai  yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum / almarhumah yang bersangkutan.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama – sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh pejabat negara / pegawai dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing – masing pejabat negara / pegawai negeri.

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas  setinggi tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut / sungai untuk waktu sekurang–kurangnya 24 (dua puluh empat)  maka selama waktu transfortasi tersebut kepada Pejabat Negara / Pegawai hanya diberikan uang harian

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, tetapi dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertibangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebab kesalahan / kelalaian pejabat negara / pegawa negeri bersangkutan.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yangyang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima.

9

BAB III

PELAKSANAAN  DAN  PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Kompetensi Dasar

Memahami prosedur pelaksanaan dan pertanggujawaban perjalanan dinas jabatan. 

Indikator Hasil Belajar

1.	Menjelaskan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas jabatan 
2.	Menjelaskan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan

10
1.	Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang menurut contoh sebagai mana tercantum pada lampiran VI peraturan Menteri keuangan ini.

Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan Dinas yang biayanya di bebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor / satuan kerja berkenaan .

Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat di bebankan pada kantor / satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut .   

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini .

2.	Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan

Pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud di atas terdiri SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transfort dan biaya penginapan.

Pejabat yang bewenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dalam lingkungan kementrian / lembaga masing – masing.

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal – hal yang mempunyai prioritas tingi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pejabat yang berwenang dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas. 
11
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan tindakan berupa :

a.	Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
b.	Hukuman administrasi dan tindakan – tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

12

BAB IV

PENUTUP  

	Demikian Naskah Sekolah Sementara ini untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan pengembangan Spesialisasi  Bensatker (Inspektur /  PNS Gol. III)  di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	Penyusunan Naskah Sekolah Sementara ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan acuan sehingga diharapkan tercapai kesatuan arah dan keseragaman pengertian dan tindakan demi terwujudnya kelancaran tugas dalam pengurusan Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Polri.

                       

        

 

13
DAFTAR  PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 07/PMK.05/2008, tanggal 30 Januari 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri dan Pegawai tidak tetap.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-21/PB/2008 tanggal     05 Juni 2008  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri dan Pegawai tidak tetap.

14
DAFTAR  ISI

HALAMAN
PENGANTAR…………………………………………………………………..	1
STANDAR KOMPETENSI…………………………………………………….	1

BAB	I	KETENTUAN UMUM						
		Kompetensi Dasar……………………………………………….	2
		Indikator Hasil Belajar……………………………………………	2
		Pengertian…………………………………………………………	3

BAB	II	PERJALANAN DINAS						
		Kompetensi dasar………………………………………………..	5
		Indikator Hasil Belajar……………………………………………	5	
		1.	SPPD	……………………………………………………..	6
		2.	Jenis Perjalanan Dinas ………………………………….	6
		3.	Biaya Perjalanan Dinas………………………………….	7		
BAB	 III	PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN JALDIS	
		Kompetensi dasar………………………………………………..	10
		Indikator Hasil Belajar……………………………………………	10
1	Pelaksanaan	................................................................ 12
2	Pertanggungjawaban  .................................................. 12

BAB	IV	PENUTUP…………………………………………………………	14

		DAFTAR PUSTAKA

		LAMPIRAN																

		

		

	

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI
SAMBUTAN

	Salah satu tugas Polri adalah melaksanakan pelayanan tehadap masyarakat di segala lapisan tanpa diskriminasi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga profesionalisme aparatur baik anggota Polri maupun PNS Polri dalam pemberian pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting karena profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan faktor penggerak utama dalam organisasi atau institusi Polri.
Secara teoritis-konseptual, Sumber Daya Manusia dikatakan profesional apabila ia memiliki keahlian atau kompetensi tertentu, mempunyai pengalaman dalam bidang kerja tertentu dan berkomitmen dalam bekerja. 
Sejalan dengan tuntutan kualitas dan berkomitmen tersebut, penyelenggaraan pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) bagi Inspektur/PNS Gol. III Bensatker, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalismenya sebagai unsur pelaksana dalam pengurusan Perjalanan Dinas Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Materi yang termuat dalam Naskah Sekolah Sementara ini dikembangkan sebagai bahan ajar minimal yang harus diberikan kepada peserta didik pada pendidikan pengembangan spesialisasi Inspektur/PNS Gol. III Bensatker   sehingga sangat diharapkan bagi para tenaga pendidik maupun peserta didik untuk menggunakan referensi lain dalam upaya  pengayaan materi di bidang Adiministrasi Keuangan.  
 Dengan disyahkannya Naskah Sekolah Sementara ini, diharapkan penyelenggaraan Dikbangspes Inspektur/PNS Gol. III Bensatker dapat dilaksanakan secara terdesentralisasi dengan mutu materi / substansi pembelajaran yang sama. 
	Kepada para Penyusun Naskah Sekolah Sementara ini, yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja samanya dalam penulisannya kami haturkan banyak terima kasih dan penghargaan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima pengabdian kita dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Polri, khususnya pada bidang Administrasi Keuanagan   dalam meningkatkan pelayanan Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Polri.  

	Bandung,          Desember   2009
KAPUSDIKMIN  LEMDIKLAT POLRI

Drs.  V.E. SIMANJUNTAK
KOMISARIS BESAR POLISI  NRP  57081075

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
          PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

NASKAH SEKOLAH SEMENTARA

tentang

PERJALANAN DINAS JABATAN
untuk

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN 
SPESIALISASI BENSATKER 
( INSPEKTUR / PNS GOL. III )

 

	
DISAHKAN DENGAN
SKEP KAPUSDIKMIN POLRI
NO. NO. POL.   :  SKEP /      / XII / 2009
TANGGAL        :      DESEMBER  2009

LAMPIRAN

............................................................................................
............................................................................................
…………………………………………..

SURAT - PERINTAH

No. Pol.	:  SPRIN /         /        /        /         

Pertimbangan	:	Bahwa untuk kepentingan dinas  Polri dipandang perlu 
		mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar	:	Rencana Kerja Polri sesuai DIPA tahun 20.. .

D I P E R I N T A H K A N   

Kepada	:	Nama / Pangkat / Jabatan

Untuk	:	1.	Melaksanakan Dinas kepolisian TA. 2009.
			Dengan ketentuan, sbb :
a.	Berangkat tanggal 	:	............
b.	Kembali tanggal		:	............
c.	Angkutan			:	Umum / Travel
d.	Biaya perjalanan dinas PP dibebankan kepada Anggaran Perjalanan Dinas. 

2.	Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai

Dikeluarkan di	:	.........
Pada tanggal	:	.........

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI

CAP / TTD

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 .................................................................................

Lembar Ke	: .................
Kode No.	: .................
Nomor		: .................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat Berwenang yang memberi Perintah		
2	Nama /NRP/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a.	Pangkat dan Golongan Ruang gaji
b.	Jabatan / Instansi
 c.   Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 	
	
4	Maksud perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan Yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru		
8	Pengikut  : Nama
1.
2.
3.
4.
5.	Tanggal Lahir	Keterangan	
				
9	Pembebanan Anggaran 
a. Instansi
b. Mata Anggaran		
10	Keterangan Lain- Lain		

Dikeluarkan di 	: ...........................
Tanggal		: ...........................

Kasatker

...........................................

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.........................................................

	I.  Berangkat dari            :
    (Tempat Kedudukan)
    Ke                               :
    Pada Tanggal              :
    Kepala 

      (........................................................)
       .........................................................	
II.  Tiba di                    :
      Pada Tanggal         :
      Kepala

                 (................................................)
                  ................................................ 	    Berangkat dari            :
    (Tempat Kedudukan)
    Ke                               :
    Pada Tanggal              :
    Kepala 

      (........................................................)
       .........................................................	
III. Tiba di                    :
       Pada Tanggal         :
       Kepala

                 (................................................)
                  ................................................	   Berangkat dari            :
   (Tempat Kedudukan)
   Ke                               :
   Pada Tanggal              :
   Kepala 

      (........................................................)
       .........................................................	
IV. Tiba di                     :
       Pada Tanggal          :
       Kepala

                 (................................................)
                  ................................................	   Berangkat dari            :
   (Tempat Kedudukan)
   Ke                              :
   Pada Tanggal             :
   Kepala 

      (........................................................)
       .........................................................	
V.  Tiba di                        :
      (Tempat kedudukan )
      Pada Tanggal            :
      Pejabat yang berwenang
      Pejabat lain yang ditunjuk 
	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Pejabat yang berwenang 
Pejabat lainnya yang ditunjuk  	
.....................................................
.....................................................

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor   :
Tanggal                            :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN	

				
JUMLAH			
TERBLANG		

............................,.................................20..
    Telah dibayar sejumlah                                               Telah menerima jumlah uang sebesar
      Rp...............................                                                       Rp...........................................

          BENDAHARA                                                                      YANG MENERIMA

         ...............................                                                                     ...............................

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah				Rp.....................
Yang telah dibayar semula			Rp.....................
Sisa kurang / lebih				Rp....................	

.............................................
.............................................

DAFTAR		: .................
ATAS NAMA		: ..................
DARI			: ..................
VIDE SURAT		: ..................

NO	NAMA	PANGKAT	NRP / NIP	JUMLAH (Rp)	TANDA
TANGAN	

	

					
JUMLAH			

.................................,................................20...

BENDAHARA

....................................

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal  : ……………………   Nomor   :  …..
Kuasa Bendahara Umum Negara …………………..	

Agar melakukan pembayaran sebesar Rp. 	

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................	

 Cara Bayar  ...... Bank Giro  	
   Tahun Anggaran     : 	

Dasar Pembayaran             Klasifikasi Belanja   :  ....             KP/KD/DK/TP/DS                   
                                           Fungsi,Sub Fungsi, program             .. . .. . ..                         ..
                                           Satker                          Unit Organisasi                Lokasi
                                           .............                         ..............                          ..........
                                           ................

                                           Jenis Pembayaran                         :         .         
                  
                                           Sifat Pembayaran                         :                    

                                           Suber Dana/ Sumber Penarikan   :                    RM/RM

Keg. Sub Keg/ MAK	
Jumlah Uang	
Lem/Unit/Lok/MAP	
Jumlah Uang	

	

Jumlah Pengeluaran	
	
Jumlah Potongan	
-	

	

   Kepada            :  ..................................
   NPWP             :  ..................................
   Nomor Rek.     :  ..................................
   Bank / Pos       :   ..................................
   Yaitu               :   ..................................     

Bandung, .....................................  
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Pangkat NRP                                                 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 .................................................................................

 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor	  :   SPTJB /        /         /          /         

1. Nama Satuan Kerja		:  ................................................................... 
2. Kode Satuan Kerja		:  ...................................................................
3. Tanggal / No. DIPA	:  ........................ / ........................................
4. Sub Kegiatan		:  ...................................................................
5. Klasifikasi Belanja		:  ...................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja. ......................... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yayang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut	:

No.	AKUN	PENERIMA	URAIAN
	BUKTI	JUMLAH	
				Tanggal	Nomor		

							
J u m l a h	
	
Bukti – bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada SatkerPusdikmin untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

                                                                                             Bandung, …………………, …….

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

CAP/TTD

N A M A
P A N G K A T

                        

•	SPTB dibuat berdasarkan klasifikasi belanja (4 digit) 
KUITANSI 

T.A                  : ................
Nomor Bukti   : ................
Mak                 : 524111

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari :  Kuasa  Pengguna  Anggaran  ................................

Jumlah uang        :  Rp.  .............................. 

Terbilang            :  “ ...................................................”

Untuk pembayaran  ..Uang Transport PP An. .......................................................

Bandung, ……………,……..
Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan Stempel
(Nama jelas)
	
Setuju dibayar 
An. Kuasa Pengguna Anggaran
       Pejabat Pembuat Komitmen
T.Tangan
(Nama Jelas)	

..........................................................................
..........................................................................

DAFTAR PENGELUARAN  RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini	:

NAMA	:	....................................................	
NRP/ NIP	:	....................................................
JABATAN	:	....................................................

Berdasarkan SPPD Nomor ................................... Tanggal .................................................., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.	Biaya transfort pegawai dan atau biaya penginapan dibawah ini tidak dapat diperoleh, bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

N0	Uraian
	Jumlah 
(Rp.)	

Jumlah

2.	Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mengetahui / menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

……………………………………
…………………………………….

Bandung, …………………………….                         
PEJALAN

…………………………………….
……………………………………